Berikut ada sedikit ulasan,  setelah berbincang-bincang dengan Bapak Sandiaga S. Uno salah satu pengusaha muda sukses yang ada di Indonesia. ulasan ini juga terdapat pada notes-nya beliau.

Sebentar lagi bangsa Indonesia akan memiliki hajatan besar berupa pemilihan umum (pemilu). Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, hajatan ini benar-benar besar bukan hanya karena kelas hajatannya, tetapi juga karena jumlah pemilihnya yang sangat besar.

Jika kita menelusuri beberapa kali pemilu, terutama setelah berakhirnya Orde Baru, kematangan demokrasi di Indonesia masih jauh dari harapan. Beberapa kekisruhan antar warga terkait dengan pilihan politik yang berbeda masih mewarnai kampanye politik di negeri ini. Imbasnya adalah tercipta situasi yang kurang kondusif bagi aktivitas dunia usaha. Dapat dibayangkan bagaimana repotnya pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha dalam situasi sosial politik yang memanas.

Dalam situasi yang tenang saja sering muncul hambatan dalam menjalankan usaha. Contoh sederhananya adalah bagaimana pedagang pasar membatalkan niatnya untuk berdagang di pasar karena jalan yang akan dilaluinya masih dipenuhi dengan massa yang berjaga-jaga akibat keributan yang terjadi sebelumnya. Dalam konteks yang lebih besar, terganggunya aktivitas para pedagang pasar di beberapa tempat akan mengakibatkan ribuan pelaku usaha menghentikan aktivitas usahanya, artinya banyak rumah tangga akan terganggu dengan situasi yang tidak kondusif tersebut.

Agak sulit menghitung berapa kerugian negara akibat mandeknya aktivitas usaha mereka, tetapi sudah pasti cukup signifikan. Bagi pelaku usaha menengah ke atas, terdapat kecenderungan untuk bersikap wait and see dan menunda pengembangan usaha atau investasi dalam rentang kampanye pemilu. Meneruskan rencana untuk mengembangkan usaha atau investasi dalam situasi yang tidak menentu sama saja dengan salah perhitungan atau bunuh diri. Pengalaman menunjukkan bahwa di Indonesia, perubahan pemimpin berimbas pada perubahan kebijakan. Bagi dunia usaha, perubahan kebijakan berarti perubahan strategi bisnis, penyesuaian baru, dan bahkan sampai perubahan penyelenggaraan organisasi usaha. Beruntung bahwa sebagian besar pelaku usaha dilndonesia adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki organisasi yang fleksibel.

Krisis moneter 1998 yang berlangsung berbulan-bulan saja dapat diatasi oleh para pelaku usaha ini, padahal krisis moneter menyerang langsung sisi perekonomian. Terbukti bahwa para pelaku usaha di Indonesia masih tetap eksis sampai saat ini. Dibandingkan dengan krisis moneter, situasi yang timbul sebagai dampak negatif dari penyelenggaraan pemilu sesungguhnya tidak terlalu memengaruhi kegiatan usaha. Hanya saja seperti tertulis di atas, cukup menyebalkan.

Setelah pemilu berlangsung, para pelaku usaha tetap melakukan usahanya. Siapapun yang terpilih tidak membuat mereka tiba-tiba menjadi besar usahanya. Mungkin ada beberapa yang bertambah besar, tetapi sebagian besar akan tetap berada dalam jalur kurva yang telah dilewati sebelumnya.

Ada Juga yang Diuntungkan

Meski mendatangkan risiko, pemilu juga mendatangkan peluang bisnis bagi beberapa kelompok usaha. Yang paling kelihatan adalah pengusaha di produksi media kampanye dan perlengkapannya (banner, kaus, spanduk, brosur, jasa boga, dll) serta biro konsultasi politik serta lembaga survei.

Misalnya sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) mengalami lonjakan signifikan pada pemilu kali ini. Asosiasi Pertekstilan Indonesia memperkirakan jumlah order untuk produk TPT pada tahun ini bisa menembus angka Rp5 triliun. Rumah produksi dan televisi juga mendapatkan berkah. Durasi tayang kampanye yang dilakukan parpol untuk pemilu legislatif maupun perkenalan calon presidensudahmelampaui durasi iklan produk komersial. Belanja iklan selama masa kampanye Pemilu 2004 memberikan kontribusi sekitar 18% dari total belanja iklan. Pasangan SBY-JK misalnya pada masa kampanyenya menghabiskan Rp50 miliar untuk iklan di televisi. Belanja iklan selama masa kampanye 2004 sendiri, seperti diungkapkan Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) RTS Masli, mencapai Rp3-4 triliun. Survei Nielsen Media Research seperti dikutip pada buku Iklan dan Politik (2008) menunjukkan, selama masa kampanye Pemilu 2004, PDIP dan Partai Golkar paling banyak beriklan. PDIP mengeluarkan dana Rp39,25 miliar untuk satu bulan kampanye, sedangkan Partai Golkar membelanjakan Rp21,75 miliar yang tidak termasuk iklan media luar ruang.

Tahun ini, sudah pasti angkanya akan naik. Partai Golkar sendiri memperkirakan akan membelanjakan Rp200 miliar untuk belanja kampanye 2009. Berdasarkan pengumuman KPU, jumlah caleg sementara yang akan bertarung pada Pemilu 2009 mencapai 11.868 orang, meningkat dari 2004 yang “hanya” 6.044 orang. Mereka berasal dari 77 daerah pemilihan di 33 provinsi. Mereka akan memperebutkan 560 kursi DPR. Berdasarkan data ini setidaknya belanja iklan akan mencapai 10 triliun. Menyadari besarnya biaya kampanye dan imbasnya kepada sektor riil, Presiden SBY sampai mengeluarkan imbauan agar parpol menggenjot belanja kampanye dalam Pembukaan Sidang Dewan Pleno I HIPMI baru baru ini.

Peran lain

Sebagian kalangan pengusaha memandang pemilu sebagai momentum untuk perubahan dan keterlibatan pengusaha adalah keniscayaan. Dari sini dapat dipahami mengapa makin banyak pengusaha masuk ke dunia politik. Keterlibatan pengusaha dalam bidang politik memiliki alasan yang beragam. Sebagian menyatakan bahwa selama ini aspirasi mereka sebagai pengusaha kurang diperhatikan oleh para wakil rakyat. Para pengusaha yang mencalonkan diri pada kategori ini akan lebih banyak membawa aspirasi dari sektor usahanya. Sebagian lagi mengaku tergerak untuk menyumbangkan perannya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar mencapai taraf kemakmuran yang lebih baik.

Para pengusaha dalam kelompok ini memandang bahwa ada kekurangan yang mengakibatkan bangsa Indonesia lamban akselerasinya dalam mencapai kemakmuran. Ada yang berpandangan bahwa para politik 11 selama ini hanya beretorika dan menelurkan kebijakan yang tidak. Sementara sebagian lain merupakan pengusaha yang sedang menurun usahanya sehingga merambah dunia politik dengan menjadi caleg yang dipandang sebagai sebuah alternative bagi kehidupannya. Apa pun latar belakang atau motif pengusaha masuk ke dunia politik, warna kewirausahaan sangat diperlukan oleh bangsa ini, terutama di parlemen, agar dunia usaha memiliki “pengaman” bagi terjadinya kemungkinan keluarnya kebijakan yang kontraproduktif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bangsa Indonesia telah melangkah sedikit demi sedikit untuk membangun perekonomian. Perlu beberapa langkah lagi untuk menjadi bangsa yang memiliki kemandirian ekonomi. Hal itu hanya bisa dicapai dengan kerja sama berbagai elemen bangsa baik eksekutif, legislatif, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya. Semoga kedewasaan bangsa Indonesia sudah lebih baik sehingga pemilu kali ini tidak menimbulkan guncangan sosial politik yang berarti sehingga tidak mengganggu aktivitas usaha. Diperlukan peran besar dari kader parpol untuk membangun kedewasaan berpolitik bagi dirinya sendiri, bagi parpolnya, dan bagi para pendukungnya. Semoga para pengusaha yang mencalonkan diri mampu membawa nilai tambah bagi perkembangan perekonomian Indonesia jika terpilih nanti.